Penghitungan MKPN, MKG, MKP Pensiun PNS IV/b ke Bawah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1      Latar Belakang Masalah

 

Pensiun merupakan jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam Dinas Pemerintah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sifat pensiun pegawai negeri sipil adalah sebagai “jaminan hari tua” dan sebagai “penghargaan”. Batas Usia Pensiun (BUP) bagi pegawai negeri sipil adalah 56 (lima puluh enam) tahun. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud berhak mendapatkan pensiun, apabila telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun. Selain berhak mendapatkan pensiun, pegawai negeri sipil yang telah mencapai batas usia pensiun dapat diberikan Kenaikan Pangkat Pengabdian (KPP) setingkat lebih tinggi, apabila :

  1. Sekurang-kurangnya memiliki masa kerja sebagai pegawai negeri sipil selama 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam pengkat terakhir ;
  2. Sekurang-kurangnya memiliki masa kerja sebagai pegawai negeri sipil selama 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pengkat terakhir ;
  3. Sekurang-kurangnya memiliki masa kerja sebagai pegawai negeri sipil selama 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pengkat terakhir.

Selain itu kriteria ini pun berlaku bagi pegawai negeri sipil yang meninggal dunia, dikarenakan pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.

Dalam perjalanannya walapun seorang pegawai negeri sipil berhak mendapatkan pensiun, tetapi tidak semua pegawai negeri sipil dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian, walaupun pegawai negeri sipil tersebut telah mengabdikan dirinya selama bertahun-tahun dalam dinas pemerintah.

Terdapat 3 (tiga) jenis masa kerja, yang ketiga jenis masa kerja ini menentukan apakah seorang pegawai negeri sipil berhak diberikan pensiun dan dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian atau tidak. Ketiga jenis masa kerja ini yaitu Masa Kerja Pegawai Negeri (MKPN), Masa Kerja Golongan (MKG) dan Masa Kerja Pensiun (MKP). Untuk itu penulis tertarik untuk membahas tentang persyaratan kenaikan pangkat pengabdian, penghitungan masa kerja pegawai, masa kerja golongan dan masa kerja pensiun.

 

 

1.2      Identifikasi Masalah

 

Adapun masalah yang sering terjadi adalah :

  1. Kesalahan penghitungan MKPN, MKG, MKP.
  2. Kurangnya persyaratan yang harus dilampirkan.
  3. Diragukannya keabsahan SK pengangkatan CPNS, SK KP terakhir maupun  SK Kematian dikarenakan foto copy SK tersebut pudar dan tidak dilegalisir.
  4. Kurangnya pemahaman tentang peraturan-peraturan yang berlaku.

 

 

1.3      Batasan Masalah

 

Batasan masalah dalam makalah ini, yaitu :

  1. Penghitungan MKP, MKG dan pemberian KPP hanya untuk PNS ber-pangkat golongan ruang Pembina Tingkat I  IV/b ke bawah.
  2. Penghitungan MKP dan MKG bagi PNS yang telah mencapai BUP 56 (lima puluh enam) tahun ataupun meninggal dunia.

 

 

1.4      Maksud danTujuan

 

Maksud dari penulisan makalah ini adalah sebagai laporan hasil pelaksanaan praktek kerja kepegawaian pada substansi teknis pensiun PNS dan pejabat negara.

Adapun tujuan dari makalah ini adalah sebagai berikut :

  1. Penulis dapat berbagi pengetahuan kepada para administrator.
  2. Membantu administrator dalam penghitungan MKPN, MKG, MKP dan pemberian KPP.
  3. Menyamakan pemahaman tentang peraturan-peraturan yang berlaku.

 

 

1.5      Tempat pelaksanaan

 

Dalam penyusunan makalah ini, penulis melakukan kegiatan praktek kerja kepegawaian pada Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jl. Letjend Soetoyo No.12 Cililitan, Jakarta Timur.

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

TEORI

2.1      Definisi

 

Pensiun ialah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya yang sudah lanjut dan harus diberhentikan, ataupun atas permintaan sendiri (pensiun dini).

Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Janda adalah isteri sah menurut hukum dari pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai yang meninggal dunia.

Duda adalah suami yang sah dari pegawai negeri wanita atau penerima pensiun pegawai wanita, yang meninggal dunia dan tidak mempunyai isteri lain.

Anak adalah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut Undang-Undang Negara dari pegawai negeri, penerima pensiun, atau penerima pensiun janda/duda.

Orang tua adalah ayah kandung dan/atau ibu kandung pegawai negeri.

Tewas adalah :

  1. Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
  2. Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan/atau karena menjalankan kewajibannya;
  3. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan karena luka-luka maupun cacat rohani atau jasmani yang didapat dalam hal-hal tersebut pada huruf a dan b di atas;
  4. Meninggal dunia karena perbuatan anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat dari tindakan terhadap anasir-anasir itu.

Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pemberhentian dari Jabatan Negeri adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak bekerja lagi pada suatu satuan Organisasi Negara, tetapi masih tetap berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Hilang adalah suatu keadaan bahwa seseorang diluar kemauan dan kemampuannya tidak diketahui tempatnya berada dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau telah meninggal dunia.

Batas usia pensiun adalah batas usia Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi keja dan pengabdian.

 

 

2.2      Undang-Undang atau Peraturan

 

Terdapat beberapa peraturan yang menjadi landasan dalam penulisan makalah ini, baik yang secara keseluruhan maupun hanya sebagian kecilnya saja yang berkaitan dengan tema pada makalah ini. Diantaranya yang menjadi induk dari penulisan makalah ini yaitu Undang-Undang No.11 Th.1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan peraturan tentang kepegawaian yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Dimana amanat pasal 23 ayat 1 dan 2 Undang-Undang tersebut yang berbunyi : (1) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia; (2) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat karena : a. Atas permintaan sendiri, b. Mencapai batas usia pensiun, c. Perampingan organisasi pemerintah, d. Tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai pegawai negeri sipil; dijabarkan pada Peraturan Pemerintah No.32 Th.1979 jo PP No.1 Th.1994 jo PP No.65 Th.1998 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Kemudian ketentuan pelaksanaannya dituangkan dalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14/SE/1980 Tahun 1980.

Sesuai dengan tema yang diangkat dalam makalah ini, maka juga terdapat beberapa peraturan perundang-udangan yang menjadi landasan penulisan makalah ini yang berkenaan dengan pemberian kenaikan pangkat pengabdian, diantaranya Peraturan Pemerintah No.12 Th.2002 tentang perubahan atas PP No. 99 Th.2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah No.11 Th.2002 tentang perubahan atas PP No.98 Th.2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

 

BAB III

PEMBAHASAN/ANALISIS

3.1      Syarat Kenaikan Pangkat Pengabdian

 

Hal yang sering terabaikan atau kurang dipahami didalam pengurusan pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian bagi pegawai negeri sipil yang akan diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun atau meninggal dunia yaitu tentang persyaratan dan kelengkapan administrasi. Seperti telah dibahas pada halaman pembuka, persyaratan kenaikan pangkat pengabdian bagi pegawai negeri sipil yang akan diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun atau meninggal dunia yaitu memiliki masa bekerja sebagai pegawai negeri sipil selama :

  1. Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir.
  2. Sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.
  3. Sekurang-kurangnya 10 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Sedangkan persayaratan pensiun yaitu jika seorang pegawai negeri telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, sedangkan bagi pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.

 

Kelengkapan administrasi kenaikan pangkat pengabdian yaitu :

  1. Bagi yang meninggal dunia :
  • Salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan CPNS.
  • Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir.
  • Daftar penilaian prestasi kerja DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir.
  • Surat keterangan kematian dari kepala kelurahan/desa.
  • Daftar riwayat pekerjaan dari pejabat pembina kepegawaian.
  • Surat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir dari pejabat pembina kepegawaian.
  1. Bagi yang mencapai batas usia pensiun :
  • Salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan CPNS.
  • Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir.
  • Daftar penilaian prestasi kerja DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir.
  • Daftar riwayat pekerjaan dari pejabat pembina kepegawaian.
  • Surat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir dari pejabat pembina kepegawaian.

 

Kelengkapan administrasi pensiun yaitu :

 

  1. Bagi yang meninggal dunia :
  • DPCP (Daftar Penerima Calon Pensiun).
  • Salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan CPNS.
  • Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir.
  • Surat keterangan kematian dari kepala kelurahan/desa.
  • Surat keterangan janda/duda dari kepala kelurahan/desa.
  • Pas photo ukuran 4x6cm sebanyak 5 (lima) lembar.
  • Apabila memenuhi syarat KPP dilampirkan :
  • Ø Daftar penilaian prestasi kerja DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir.
  • Ø Surat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir dari pejabat pembina kepegawaian.

 

  1. Bagi yang mencapai batas usia pensiun :
  • DPCP (Daftar Penerima Calon Pensiun).
  • Salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan CPNS.
  • Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir.
  • Salinan/foto copy sah Surat Nikah.
  • Salinan/foto copy akta kelahiran anak.
  • Daftar susunan keluarga.
  • Pas photo 4x6cm sebanyak 5 lembar
  • Apabila memenuhi syarat KPP melampirkan :
  • Ø Daftar penilaian prestasi kerja DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir.
  • Ø Surat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir dari pejabat pembina kepegawaian.

 

 

3.2      Masa Kerja Pegawai Negeri (MKPN)

 

Masa kerja pegawai negeri yaitu masa bekerja sebagai pegawai negeri sipil secara terus menerus mulai dari yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS sampai dengan yang bersangkutan meninggal dunia atau mencapai batas usia pensiun dan tidak terputusnya sebagai pegawai negeri sipil. Walaupun pada isian formulir pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian tidak terdapat kolom masa kerja pegawai tetapi kegunaan penghitungan masa kerja pegawai yaitu sebagai penentu apakah seorang pegawai negeri sipil dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian atau tidak. Berikut ini adalah analisa penghitungannya bedasarkan peraturan-peraturan dibidang kepegawaian.

 

v Teknis perhitungan bagi PNS yang telah mencapai BUP/Meninggal Dunia  menggunakan rumus :

TMT BUP/Meninggal Dunia  – TMT CPNS

 

v Analisa rumus tersebut berdasarkan peraturan-peraturan terkait tentang kepegawaian yaitu :

  1. (TMT BUP) ditelaah dari PP No.32 Th.1979 tentang pemberhentian PNS, Pasal 3.2 “Batas usia pensiun adalah 56 (lima puluh enam) tahun”. Dan UU No.11 Th.1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Pasal 10 “Usia pegawai negeri untuk penetapan hak atas pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai pegawai negeri menurut bukti-bukti yang sah. Apabila mengenai tanggal kelahiran itu tidak terdapat bukti-bukti yang sah, maka tanggal kelahiran atas umur pegawai ditetapkan berdasarkan keterangan dari pegawai yang bersangkutan pada pengangkatan pertama itu, dengan ketentuan bahwa tanggal kelahiran atau umur termaksud kemudian tidak dapat diubah lagi untuk keperluan penentuan hak atas pensiun pegawai”.
  2. (TMT Meninggal dunia) ditelaah dari PP No.32 Th.1979 tentang pemberhentian PNS, Pasal 13 “PNS yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai PNS”.
  3. (Pengurangan pada TMT CPNS) ditelaah dari Kepka BKN No.12 th.2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Kenaikan Pangkat PNS, romawi VI “Masa bekerja sebagai PNS secara terus menerus adalah masa kerja yang dihitung sejak diangkat menjadi CPNS sampai dengan yang bersangkutan meninggal dunia atau mencapai BUP, kecuali masa cuti diluar tanggungan negara dan tidak terputusnya sebagai PNS”.

 

 

3.3      Masa Kerja Golongan (MKG)

 

Masa kerja golongan merupakan masa kerja yang dihitung dari seorang pegawai negeri sipil diberikan kenaikan pangkat terakhir sampai pegawai negeri sipil tersebut mencapai BUP atau meninggal dunia ditambah dengan masa kerja yang tertera didalam surat keterangan pangkat terakhir. Kegunaan penghitungan masa kerja golongan yaitu sebagai penentu gaji pokok. Dikarenakan yang menentukan besarnya pensiun adalah gaji pokok terakhir sebulan sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun berdasarkan peraturan gaji dan pangkat yang berlaku.

 

v Teknis perhitungan bagi PNS yang telah mencapai BUP dan meninggal dunia tidak berbeda, yaitu :

TMT BUP/MD – TMT Pangkat terakhir + Masa Kerja yang tertera dalam SK Pangkat terakhir

 

 

3.4      Masa Kerja Pensiun (MKP)

 

Masa kerja pensiun yaitu masa kerja yang dihitung mulai dari CPNS sampai tmt pensiun ditambah masa kerja sebelumnya jika ada. Kegunaan penghitungan masa kerja pensiun yaitu untuk menetapkan hak dan besarnya pensiun pegawai negeri sipil. Perlu diingat bagi pegawai negeri sipil yang meninggal dunia apakah janda/duda nya telah menikah lagi atau belum, dikarenakan janda/duda yang telah menikah lagi maka yang bersangkutan tidak dapat diberikan hak pensiun janda/duda.

v Teknis perhitungan bagi PNS yang telah mencapai BUP/Meninggal Dunia  menggunakan rumus :

TMT Pensiun – TMT CPNS + Masa Kerja sebelumnya (jika ada)

 

v Analisa rumus tersebut berdasarkan peraturan-peraturan terkait tentang kepegawaian yaitu :

  1. (TMT Pensiun) ditelaah dari UU No.11 Th.1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Pasal 13.1 “Pensiun pegawai yang berhak diterima diberikan mulai bulan berikutnya pegawai negeri yang bersangkutan diberhentikan sebagai pegawai negeri”.
  2. (Pengurangan pada TMT CPNS) ditelaah dari Kepka BKN No.12 th.2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Kenaikan Pangkat PNS, romawi VI “Masa bekerja sebagai PNS secara terus menerus adalah masa kerja yang dihitung sejak diangkat menjadi CPNS sampai dengan yang bersangkutan meninggal dunia atau mencapai BUP, kecuali masa cuti diluar tanggungan negara dan tidak terputusnya sebagai PNS”.
  3. (Penambahan masa kerja sebelumnya jika ada) ditelaah dari UU No.11 th.1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Pasal 6 “Masa kerja yang dihitung untuk menetapkan hak dan besarnya pensiun untuk selanjutnya disebut masa kerja untuk pensiun adalah :
  4. Waktu bekerja sebagai Pegawai Negeri.
  5. Waktu bekerja sebagai anggota ABRI.
  6. Waktu bekerja sebagai tenaga bulanan/harian, dengan menerima penghasilan dari Anggaran Negara atau Anggaran Peerusahaan Negara, Bank Negara.
  7. Masa selama menjalankan kewajiban berbakti sebagai Pelajar dalam Pemerintah RI pada masa perjuangan phisik (dihitung 2 kali).
  8. Masa berjuang sebagai Veteran pembela Kemerdekaan.
  9. Masa berjuang sebagai Veteran perjuangan Kemerdekaan (dihitung 2 kali).
  10. Waktu bekerja sebagai pegawai pada sekolah Partikelir bersubsidi.

Dan PP No.11 Th.2002 tentang perubahan atas PP No.98 Th.2000 tentang Pengadaan PNS, Pasal 13  “(1) Masa kerja yang diperhitungkan penuh untuk penetapan gaji pokok pengangkatan pertama adalah :

  1. Selama menjadi PNS, kecuali selama menjalankan CLTN;
  2. Selama menjadi Pejabat Negara;
  3. Selama menjalankan tugas pemerintahan;
  4. Selama menjalankan kewajiban untuk membela negara;
  5. Selama menjadi pegawai/karyawan perusahaan milik pemerintah.

(2) Masa kerja sebagai pegawai/karyawan dari perusahaan yang berbadan hukum diluar lingkungan badan-badan pemerintahan yang tiap-tiap kali tidak kurang dari 1 (satu) tahun dan tidak terputus-putus, diperhitungkan ½ (setengah) sebagai masa kerja untuk penetapan gaji pokok dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tahun”.

 

 

3.5      Contoh Soal

 

  • Ø Contoh kasus BUP :

 

  1. Seorang PNS bernama Mr.X lahir 24 Pebruari 1955, yang bersangkutan (ybs) menjalani honor pada instansi ”A”, pada tanggal 01 Maret 1982 ybs diangkat sebagai CPNS dengan tambahan masa kerja golongan 01 tahun 06 bulan dalam pangkat golongan ruang Pengatur Muda  II/a. Terhitung 30 April 1989 ybs berhenti dari PNS. Kemudian pada tanggal 01 Maret 1989 ybs kembali menjadi CPNS pada instansi ”B” dengan pangkat golongan ruang Penata Muda III/a dengan masa kerja golongan 08 tahun 08 bulan sampai ybs diberhentikan dengan hormat sebagai PNS karena mencapai BUP dengan masa kerja golongan 29 tahun 09 bulan dalam pangkat golongan ruang Pembina Tk.I  IV/b tmt 01 April 2010. Teknis penghitungannya yaitu?

 

  1. MKPN

{ TMT BUP – TMT CPNS }

   

Hari

Bulan

Tahun

 
TMT BUP :

28

02

2011

 
TMT CPNS :

01

03

1989

Masa kerja pegawai :

27

11

     21

 
*Pembulatan masa kerja :

00

22

 

 

Dalam hal ini pecahan bulan dapat dibulatkan keatas sesuai UU No.11 th.1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Pasal 6.5 “Dalam perhitungan masa kerja, maka pecahan bulan dibulatkan keatas menjadi sebulan penuh”.

 

  1. MKG

{ TMT BUP – TMT Pangkat terakhir + Masa Kerja yang tertera pada SK Pangkat terakhir }

   

Bulan

Tahun

 
TMT BUP :

02

2011

 
TMT Pangkat terakhir :

04

2010

Masa kerja golongan :

10

     00

 
Masa kerja pada SK terakhir :

09

29

 
Masa kerja golongan seluruhnya :

19

29

 
*Pembulatan masa kerja golongan :

07

30

 

 

 

 

  1. MKP

{ TMT Pensiun – TMT CPNS + Masa Kerja sebelumnya (jika ada) }

    Bulan

Tahun

 
TMT Pensiun :

03

2011

 
TMT CPNS :

03

1989

Masa kerja pensiun :

00

     22

 
Masa kerja sebelumnya  

08

08

+
Masa kerja pensiun seluruhnya  

08

30

 

 

 

  • Ø Contoh kasus meninggal dunia :

 

  1. Seorang PNS bernama Mr.Y lahir 13 Juni 1976, ybs pada tanggal 01 Desember 2002 diangkat menjadi CPNS dengan masa kerja golongan 07 tahun 01 bulan dalam pangkat golongan ruang Pengatur Muda II/a. Kemudian pada tanggal 13 April 2012 ybs meninggal dunia dengan masa kerja golongan 10 tahun 05 bulan tmt 01 April 2011 pangkat golongan ruang Penata Muda  III/a. Teknis penghitungannya yaitu?

 

  1. MKPN

{ TMT MD – TMT CPNS }

   

Hari

Bulan

Tahun

 
TMT MD :

13

04

2012

 
TMT CPNS :

01

12

2002

Masa kerja pegawai :

12

04

     08

 
*Pembulatan masa kerja :

04

08

 

 

  1. MKG

{ TMT MD – TMT Pangkat terakhir + Masa Kerja yang tertera pada SK Pangkat terakhir }

   

Bulan

Tahun

 
TMT Meniggal dunia :

04

2012

 
TMT Pangkat terakhir :

04

2011

Masa kerja golongan :

00

     01

 
Masa kerja pada SK terakhir :

05

10

+
Masa kerja golongan seluruhnya :

05

11

 

 

  1. MKP

{ TMT Pensiun – TMT CPNS + Masa Kerja sebelumnya (jika ada) }

   

Bulan

Tahun

 
TMT Pensiun :

05

2012

 
TMT CPNS :

12

2002

Masa kerja pensiun :

05

     09

 
Masa kerja tambahan :

01

07

 
Masa kerja pensiun seluruhnya :

06

16

 

 

 

Pada contoh soal no. 1 yang bersangkutan tidak dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, walaupun telah bekerja selama bertahun-tahun dalam dinas pemerintah dan memiliki masa bekerja sebagai pegawai selama 22 tahun 00 bulan dan masa kerja pensiun selama 30 tahun 08 bulan, dikarenakan yang bersangkutan belum 1 (tahun) dalam pangkat terakhir. Untuk contoh soal no. 2 yang bersangkutan pun tidak dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian, karena masa bekerja sebagai pegawainya hanya 08 tahun 04 bulan.

 

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1      Kesimpulan

 

  1. Antara MKP dengan MKG pegawai negeri sipil yang diangkat dari Pengatur Muda II/a dan pensiun pada posisi Penata Muda III/a atau lebih akan terdapat selisih 5 (lima) tahun.
  2. Jumlah masa kerja pensiun hanya sedikit berpengaruh pada jumlah besarnya pensiun pokok, dikarenakan besaran pensiun pokok ditentukan pada gaji pokok terakhir.

 

 

1.2      Saran

 

  1. BKN sebagai instansi pengelola manajemen kepegawaian, secara berkelanjutan untuk selalu mengadakan sosialisai tentang Pensiun dan teknis penghitungan MKP dan MKG kepada pegawai negeri sipil yang mengelola manajemen kepegawaian.
  2. Jika sebelumnya seorang pegawai negeri sipil telah memiliki masa kerja yang dapat diakui keabsahannya, sebaiknya segera dilaporkan sehingga dapat diajukan peninjauan kembali masa kerjanya. Karena jumlah masa kerja akan berpengaruh pada jumlah gaji pokok, dan gaji pokok terakhir merupakan dasar dari pensiun pokok seorang pegawai negeri sipil.
  3. Seorang PNS hendaknya selalu dapat mengembangkan kariernya sehingga jumlah nominal pensiun yang akan diterimannya kelak dapat maksimal.

 

DAFTAR REFERENSI

Thoha, Miftah, 2005, Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia, Kencana Prenada Media Group.

 

Tim Kerja Penyusun BKN, 2011, Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Badan Kepegawaian Negara.

 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 jo Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1998 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor  99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

 

Paper Hukum Internasional

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

 

Berdasarkan bukti-bukti sejarah, bangsa Indonesia sejak jaman dahulu kala memandang bahwa laut yang terletak diantara dan ditengah-tengah pulau-pulau Indonesia itu, bukan sebagai pemisah melainkan sebagai jalan air yang menghubungkan dan mempersatukan antara pulau-pulau dan suku-suku bangsa tersebut. Selain itu laut juga merupakan sumber mata pencaharian dari penduduk atau suku-suku bangsa yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi agar suatu kelompok masyarakat dapat disebut negara adalah wilayah. Wilayah merupakan suatu ruang dimana orang yang menjadi warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan hidup serta menjalankan segala aktifitasnya. Dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, sering terjadi konflik-konflik ataupun sengketa yang bersumberkan dari masalah wilayah. Bahkan belum lama ini kedaulatan wilayah perairan Indonesia pun sering dilanggar terutama oleh negara-negara tetangga.

Pada akhir tahun 1982 masyarakat internasional telah berhasil menyelesaikan tugasnya yang sangat berat dalam menyusun suatu perangkat hukum laut yang baru untuk mengatur segala bentuk penggunaan laut serta pemanfaatan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Hasil-hasil yang telah dirumuskan oleh kurang lebih 159 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut dituangkan dalam bentuk naskah perjanjian antar negara yang dikenal sebagai Konvensi Hukum Laut 1982.

Dengan selesainya perumusan Konvensi Hukum Laut 1982, perjuangan Indonesia di forum internasional, khususnya melalui forum Konferensi Hukum Laut III, telah sampai pada tingkat kemantapan kedudukan Indonesia sebagai suatu negara kepulauan. Hal ini berarti bahwa negara kepulauan yang telah dinyatakan oleh Indonesia melalui Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957 tersebut telah diakui oleh masyarakat internasional sebagai bagian dari hukum internasional yang baru.

Bagi Indonesia penanda-tanganan Konvensi telah memberikan landasan hukum internasional bagi kepentingan-kepentingan Indonesia yang menyangkut kepentingan internasional. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang No.17 tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut) pada tanggal 31 Desember 1985, Indonesia telah menyatakan dirinya terikat oleh ketentuan-ketentuan Konvensi tersebut.

Dari uraian tersebut diatas, penulis mencoba membahas permasalahan berupa :

  1. Willayah dan batas perairan Indonesia.
  2. Upaya pemerintah mempertahankan kedaulatan NKRI.

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

  1. 1.   Wilayah dan Batas Perairan Indonesia

Perairan Indonesia yang semula diatur berdasarkan Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie atau Ordonansi tentang Laut Teritorial dan lingkaran Maritim tahun 1939, yang menganut lebar laut teritorial sejauh 3 mil laut dan mengakibatkan setiap pulau Indonesia mempunyai laut teritorialnya masing-masing, pada tanggal 13 Desember 1957 mengalami perubahan dengan pernyataan baru dari Pemerintah Indonesia tentang wilayah Perairan Indonesia yang dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Dinamakan Deklarasi Djuanda karena yang mendatangani Pengumuman Pemerintah ini adalah Ir. H. Djuanda yang pada waktu itu adalah Perdana Menteri Republik Indonesia. Menurut deklarasi ini perairan disekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian-bagian yang wajar dari wilayah daratan Indonesia, dan dengan demikian menjadi bagian dari perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada dibawah kedaulatan mutlak negara Indonesia.

Deklarasi ini dengan demikian telah mengubah status hukum dari laut-laut yang menghubungkan status hukum dari laut-laut yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia yang tadinya terdiri dari laut-laut teritorial di sekeliling setiap pulau Indonesia dengan bagian-bagian laut lepas di antarnya, keseluruhannya menjadi perairan pedalaman Indonesia dimana Indonesa mempunyai kedaulatan secara mutlak. Deklarasi ini kemudian dikuatkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.4 tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, yang menetapkan perairan Indonesia sebagai berikut :

  1. Perairan Indonesia ialah laut teritorial Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia.
  2. Laut teritorial Indonesia ialah lajur laut selebar 12 mil laut yang garis luarnya diukur tegak lurus atau garis dasar atau titik pada garis dasar yang terdiri dari garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah daripada pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang terluar dalam wilayah Indonesia dengan ketentuan bahwa jika ada selat yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut dan negara Indonesia tidak merupakan satu-satunya negara tepi, maka garis batas laut Indonesia ditarik pada tengah selat.
  3. Perairan pedalaman Indonesia ialah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis dasar sebagai yang di maksud pada ayat (2).

Mc Dougal dan Burke memandang fungsi hukum laut, secara historis sebagai :

“… that of protecting and balancing the common interests, inclusive and exclusive, of all peoples in the use and enjoyment of the oceans, while rejecting all egocentric assertions of special interests in contravention of general community interests …”.[1]

Menurut kedua penulis ini selanjutnya, sejarah memperlihatkan bahwa pada suatu saat beberapa negara mulai melakukan klaim atas sebagian besar dari laut untuk digunakan secara eksklusif oleh mereka. Didalam perkembangan selanjutnya Konferensi Hukum Laut Jenewa pada tahun 1958 dan 1960 telah berhasil merumuskan ketentuan-ketentuan hukum laut baru yang melahirkan pembagian atas laut secara yuridis melalui pendekatan secara horisontal maupun vertikal.[2] Secara horisontal laut dibagi ke dalam perairan pedalaman, laut teritorial dan laut lepas. Sedangkan secara vertikal akan melahirkan ruang udara di atasnya (airspace), perairannya (water column), dan dasar laut serta tanah dibawahnya (sea-bed dan subsoil).[3]

Pembagian secara horisontal tersebut di atas melahirkan status hukum dan pengaturan yang berbeda-beda pada setiap bagian laut :

  1. Perairan pedalaman (internal waters) merupakan wilayah laut yang terletak di sebelah dalam dari garis pangkal dan meliputi juga laut pedalaman (inland sea), di mana negara pantai mempunyai kedaulatan yang mutlak (absolute sovereinty).
  2. Laut teritorial (territorial sea) adalah berupa jalur laut yang terletak sepanjang pantai dan yang ada disebelah luar (pada sisi laut) dari garis pangkal dan dibatasi dengan garis batas luar (outer limit) laut teritorial, dimana negara pantai mempunyai kedaulatan (sovereignty) yang dibatasi dengan adanya hak lintas damai (innocent passage) bagi kapal-kapal asing termasuk juga kapal-kapal perang.
  3. Laut lepas (high seas) yang merupakan bagian laut yang tidak termasuk ke dalam laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara, dimana dapat diterapkan prinsip-prinsip kebebasan di laut lepas yaitu berupa kebebasan bagi setiap negara untuk :
  4. Melakukan pelayaran.
  5. Menangkap ikan.
  6. Memasang kabel atau pipa di bawah laut.
  7. Melakukan penerbangan di atas laut lepas.

Pada mayarakat internasional terjadi beberapa perkembangan yang hampir serupa dengan apa yang dihadapi sebelum Konferensi tersebut dilangsungkan. Perubahan-perubahan tersebut kini juga telah memberikan pengaruh yang sengat mendasar terhadap hukum laut.[4] Sehingga dikehendaki adanya perubahan lebar laut teritorial dan pengaturan baru tentang selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, dan penambahan suatu konsepsi baru yang disebut archipelagic state (negara kepulauan). Termasuk ke dalam pengaturan tentang archipelagic state ini juga konsepsi perairan baru yang disebut archipelagic waters. Istilah ini pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang ahli hukum laut dari Indonesia, yang merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, yaitu Mochtar Kusumaatmaadja. Pada suatu kesempatan di muka pertemuan tahunan Law of the Sea Institute tahun 1972, Mochtar Kusumaatmadja memperkenalkan pengertian baru tersebut sebagai berikut :

“The use of the terms interval waters, territorial seas, and territorial waters with regard to archipelagoes is admittedly confusing as the terms have definite meanings in the contemporary international law of the sea. In the context of special nature of the archipelagic regime to be established they are, moreover, not perticularly meaningful. It may perhaps be better to replace them by “archipelagic waters” comprising both the waters on the inner-side (“internal waters”) as well as the outer side (“territorial sea”) of the “baselines”.[5]

Konferensi Hukum Laut III pada akhirnya berhasil menyusun suatu perangkat hukum laut, yang didasarkan pada suatu pembagian atas laut yang selain mempertahankan pembagian yang telah ada, menambahkannya dengan  ketentuan-ketentuan dalam bentuk pengaturan yang baru, dan sekaligus juga merumuskan pengaturan bagi bagian-bagian laut yang belum mendapatkan pengaturan sebelumnya. Dengan menggunakan pendakatan secara horisontal, maka akan terdapat perubahan-perubahan yang meliputi, antara lain :

  1. Lebar laut teritorial menjadi 12 mil, dan pengertian innocent passage lebih rinci.
  2. Pengaturan khusus bagi selat yang digunakan untuk pelayaran internasional dalam bentuk rejim transit passage yang berlaku baik bagi kapal-kapal maupun pesawat udara asing.
  3. Diterimanya asas negara kepulauan dimana berlaku konsep hukum baru archipelagic sealanes passage bagi kapal-kapal dan pesawat udara asing pada wilayah laut yang disebut archipelagic waters.

Dalam hubungannya dengan Indonesia, dimana setelah diratifikasinya Konvensi Hukum Laut 1982, eksistensi Negara Indonesia sebagai negara kepulauan dikukuhkan dalam Konferensi tersebut. Bagian perairan yang kini terletak disebelah dalam dari garis pangkal kepulauan tersebut, yang dahulu lebih dikenal dengan perairan pedalaman, tentu saja kini berubah status yuridisnya menjadi perairan kepulauan. Semuanya itu tentu saja mengandung konsekuensi-konsekuensi hukum, sesuai dengan Konfensi Hukum Laut 1982.

Berikut ini adalah ilustrasi gambar-gambar batas wilayah perairan :

Batas wilayah Indonesia berdasarkan Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939.

 Gambar

  

Batas wilayah Indonesia berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.

 Gambar

 

 Batas wilayah Indonesia setelah Timor-Timur keluar dari NKRI.

 Gambar

  Garis pangkal normal.

 Gambar

 

 Garis pangkal lurus dari ujung ke ujung.

Gambar

 

 Negara kepulauan (archipelagic state).

Gambar

 

 Wilayah perairan dan yurisdiksi eksklusif.

Gambar

 

 Bagian wilayah dan yurisdiksi negara.

Gambar

 

  

Selain daripada rejim atau pranata-pranata hukum laut yang merupakan bagian wilayah negara, seperti telah dikemukakan di atas, masih ada lagi rejim atau pranata-pranata hukum laut lainnya, dimana negara pantai tidak memiliki kedaulatan tetapi hanya memiliki kekuasaan atau yurisdiksi-yurisdiksi tertentu dan terbatas sifatnya. Hal ini disebabkan oleh karena rejim atau pranata-pranata hukum laut ini bukan merupakan wilayah negara. Pranata-pranata hukum laut ini adalah zona tambahan (contiguous zone), zona ekonomi eksklusif (exclusif economic zone) dan landasan kontinen (continental shelf).[6]

  1. 2.   Upaya pemerintah mempertahankan kedaulatan NKRI

 

Pada umumnya, metode-metode penyelesaian sengketa digolongkan dalam dua kategori, yaitu :

  1. Cara-cara penyelesaian damai, yaitu apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat.
  2. Cara-cara penyelasaian secara paksa atau dengan kekerasan, yaitu apabila solusi yang dipakai atau dikenakan adalah melalui kekerasan.

Metode penyelesaian sengketa internasional secara damai dapat dibagi dalam klasifikasi berikut ini :

  1. Arbitrasi (Arbitration), yaitu menyerahkan sengketa kepada orang-orang tertentu yang dinamakan arbitrator, yang dipilih secara bebas oleh pihak-pihak bersengketa dan mereka itulah yang memutuskan tanpa terlalu terikat pada pertimbangan-pertimbangan hukum.
  2. Penyelesaian yudisial (judicial settlement), yaitu suatu penyelesaian dihasilkan melalui suatu pengadilan yudisial internasional yang dibentuk sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum.
  3. Negosiasi, jasa-jasa baik (good office), mediasi, konsiliasi atau penyelidikan (inquiry), merupakan metode-metode penyelesaian yang kurang begitu formal dibandingkan dengan penyelesaian yudisial atau arbitrasi.
  4. Penyelesaian dibawah naungan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.[7]

Apabila negara-negara tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa mereka secara damai, maka pemecahan yang mungkin adalah dengan melalui kekerasan. Prinsip-prinsip dari cara ini adalah :

  1. Perang dan tindakan bersenjata non perang.
  2. Retorsi (retorsion).
  3. Tindakan-tindakan pembalasan (repraisals).
  4. Blokade secara damai (pacific blockade).
  5. Intervensi (intervention).[8]

Dalam mempertahankan kedaulatannya, Indonesia pernah beberapa kali menyelesaikan sengketanya dengan cara-cara penyelesaian damai. Seperti ketika Indonesia menyelesaikan sengketa dengan Malaysia tentang Pulau Sipadan dan Ligitan (Kalimantan). Sengketa ini diserahkan kepada Mahkamah Internasional dan pada tahun 2002 sengketa itu dimenangkan oleh Malaysia, karena Malaysia telah membangun kedua pulau itu. Kemudian konflik yang berasal dari dalam Negara Indonesia sendiri, yaitu dengan dilepasnya Timor Timur menjadi negara sendiri pada tanggal 29 Januari 1999 yang sekarang bernama Timor Leste.

Selain itu masih ada beberapa konflik lain yang terjadi antara Indonesia dengan negara-negara tetangga, seperti :

  1. Sengketa dengan Vietnam tentang Batas Landas Kontinen (BLK) di perairan antara Pulau Kalimantan dengan Vietnam di daratan Asia Tenggara.
  2. Malaysia membuat peta baru mengenai tapal batas kontinental dan maritim dengan yang secara sepihak membuat perbatasan maritimnya sendiri dengan memasukan blok maritim Ambalat ke dalam wilayahnya dengan melewati Pulau Sebatik.
  3. Pergeseran patok batas wilayah Indonesia-Malaysia di Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kalimantan Barat.
  4. Kapal nelayan berbendera Malaysia yang sering melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) perairan Indonesia, termasuk yang menggunakan pukat harimau (trawl).
  5. Batas wilayah antara Indonesia dengan Timor Leste.

Dalam kaitan ini, maka beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pembinaan mengenai pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam (SDA), membangun infrastruktur dan sarana perhubungan, serta pembinaan wilayah dan pertahanan. Khusus untuk pulau-pulau atau kawasan yang tidak dapat dihuni, namun sangat rawan sengketa dengan negara tetangga, seperti di kawasan Ambalat, yang diklaim juga oleh Malaysia, pemerintah pusat perlu menetapkannya sebagai wilayah karantina, salah satunya dengan memasang mercusuar.

Selain itu, perlu pula dikembangkan kegiatan ekonomi di di kawasan pulau-pulau terluar atau wilayah perbatasan. Indonesia harus mengerahkan dana dan upaya secara terpadu untuk mengamankan wilayahnya sendiri, antara lain untuk membangun pos-pos pengamatan dan pembangunan mercusuar, baik di darat maupun di laut, terutama di wilayah yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Kehadiran kegiatan ekonomi di wilayah tersebut, menurut Juwono Soedarsono (mantan Menhan), merupakan salah satu bentuk pertahanan yang efektif agar negara lain tidak mudah mengklaim wilayah RI sebagai bagian dari wilayah mereka. “Kehadiran kegiatan ekonomi” kata Juwono lagi “adalah bentuk pematokan perbatasan yang paling bagus dan efektif”.

Upaya lain dari pemerintah pusat dalam melindungi pulau-pulau terluar adalah dengan cara melaporkan keberadaan sekitar 3.047 pulau terluar Indonesia kepada UN Working Group of Expert on Geographical Names, sebuah badan khusus milik PBB yang mencatat nama-nama pulau sebuah negara. Sepanjang tahun 2006 saja pemerintah telah berhasil menamai sekurangnya 1.466 pulau kecil terluar di wilayah RI di antara 8.168 pulau terluar yang belum bernama. Penamaan tersebut, tentu saja berdasarkan atas Perpres No. 78 Tahun 2005. Sebuah langkah kecil, namun memiliki makna yang sangat penting dan strategis dalam upaya mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Di berbagai daerah perbatasan pun telah di upayakan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, walaupun masih terdapat kendala seperti :

Provinsi Kalimantan Barat

Dalam hal penentuan batas wilayah bukan hanya penetuan titik koordinat namun ada hal lain yang berkaitan dengan kewenangan serta pengelolaan sumberdaya yang terdapat di wilayah tersebut dan hal tersebut dimasukan kedalam peraturan daerah dan berkaitan dengan ratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 sehingga masyarakat tahu akan hak dan kewajibannya yang sesuai dengan UNCLOS, antara lain telah meratifikasi antara lain hak mengeksploitasi sumberdaya laut di wilayah ZEEI, mengamankan wilayah laut baik teritorial maupun ZEEI dan membenahi laut bagi lalu lintas kapal asing di ALKI, memberi implikasi kepada bangsa Indonesia untuk mentaati ketentuan nya yang terkandung di dalamnya serta perlu implementasi di berbagai peraturan, melestarikan sumberdaya hayati kelautan, memanfaatkan seoptimal mungkin dengan berdasarkan kepada kaidah-kaidah yang telah diatur oleh dunia internasional, membatasi pencemaran terhadap laut dan mengelola sumberdaya kelautan secara berkelanjutan serta menjaga teritorial yang telah diakui internasional dan memanfaatkan sumberdaya kelautan yang tidak melebihi kemampuan tumbuh dan memanfaatkan laut beserta isinya, sedangkan kewajibannya adalah memelihara dan menjaga laut serta Indonesia yang mempunyai wilayah kedaulatan 12 mil laut. Diperlukannya peta maritim untuk menentukan batas-batas wilayah laut Indonesia dengan negara tetangga serta pelayaran internasional yang melintasi perairan Indonesia dan hal yang penting bagi pengimplementasian konvensi hukum laut UNCLOS di Indonesia adalah merevisi peraturan dan kebijakan yang berhubungan dengan UNCLOS agar sesuai dengan ratifikasinya sendiri dan pendepositan nama-nama pulau dan mendaftarkannya segera kepada PBB.

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengeluarkan PERDA tentang pengelolaan lingkungan pesisir laut dan PERDA mengenai batas-batas wilayah laut Provinsi/Kabupaten yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 18 yang sering menimbulkan konflik antar nelayan karena permasalahan penangkapan ikan yang melanggar batas wilayah laut. Pada tahun 1985 Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang sudah meratifikasi UNCLOS 1982 dan dengan demikian Indonesia telah resmi memiliki perangkat hukum laut yang berfungsi untuk menekan terjadinya konflik nelayan di laut yang diakibatkan melanggar batas wilayah laut.

Provinsi Kepulauan Riau

Mereka sudah menjalankan fungsi konservasi dan sumber kekayaan hayati dengan dikeluarkannya PERDA tentang pengelolan lingkungan pesisir laut dalam rangka mengatur, mengelola pantai dan laut sebagai peran serta pemerintah untuk menjalankan fungsi konservasi sumberdaya kekayaan hayati. Namun sebelumnya sudah ada PERDA yang berlaku antara lain PERDA No.11 Tahun 2004 Tentang Jasa Transportasi Laut, Peraturan UU No.16 Tentang Karantina Hewan, Tumbuhan dan Karantina Ikan untuk pelestarian dan PERDA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006 Tentang Usaha Perikanan. Sampai saat ini belum semua masyarakat Riau paham akan batasan landas kontinen suatu negara pantai sesuai dengan yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 atau UNCLOS, di mana banyak juga masyarakat yang belum mengetahui hal tersebut dikarenakan masih kurangnya perangkat hukum dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya masalah hukum laut bagi kehidupan masyarakat dan konflik antar nelayan dapat ditekan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang jelas.

Provinsi Sumatera Utara

Masyarakat Provinsi Sumatera Utara memahami dan mengerti arti dari Konvensi PBB tentang Hukum Laut dan megimplementasikannya ke dalam kegiatan di laut namun perlu upaya yang lebih baik untuk kedepannya misalnya dalam hal penataan wilayah laut sebagai dasar dari lembaga Pemerintahan dan pemangku kepentingan yang melakukan fungsi-fungsi terkait. Potensi laut yang sangat besar dan tersebar luas dapat dijadikan sebagai sumber devisa bagi negara dan Provinsi Sumatera Utara pada khususya namun berbagai masalah timbul salah satunya adalah pencurian ikan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, penggunaan bom, dan perusakan terumbu karang hal ini terjadi diakibatkan lemahnya pengawasan dari pihak terkait dan hukum yang berlaku sehingga hal ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pihak asing dan juga masyarakat yang berasal dari daerah lain sehingga ini membuat hukum adat setempat (terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sektor maritim) untuk mengambil tindakan terhadap konflik yang dihadapi oleh masyarakat di mana penyelesaian menggunakan hukum adat lebih efektif untuk dilakukan sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan adanya otonomi daerah segala potensi yang dihasilkan oleh daerah dapat dimanfaatkan dengan baik tanpa adanya campur tangan pemerintah pusat agar setiap kebijakan yang dihasilkan dapat diimplementasikan oleh seluruh lapisan masyarakat dan instansi terkait yang berkepentingan dengan masalah kelautan dan untuk itu perlu segera disusun Undang-undang kelautan untuk mencegah permasalahan di laut.

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Lemahnya sistem hukum dan keamanan mengakibatkan pihak asing dan pihak yang tidak bertanggung jawab dengan leluasa mencuri potensi lautr yang terdapat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, hal ini menyebabkan kerugian yang timbul oleh karena itu ketegasan hukum dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin wilayah perairan NAD aman dari gangguan pihak asing yang hendak menguasai sumberdaya alam laut yang terdapat di dalamnya. Selama ini lembaga yang melindungi kepentingan nelayan dan hasil perikanan dan berperan untuk memajukan pembangunan kelautan di NAD adalah Panglima Laot yang memiliki kekuasaan untuk mengatur wilayah penangkapan ikan dan alat tangkap yang digunakan serta kekuasaan yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan adat laot dan juga masalah administrasi lainnya. Saat ini peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lingkungan laut yang khususnya mengenai pencemaran laut belum banyak diketahui oleh instansi terkait di bidang kelautan serta pemahamanakan batasan mengenai landas kontinen dari negara pantai belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh instansi dan stakeholders di bidang kelautan.

Provinsi Kalimantan Timur

Pemahaman akan implementasi konvensi hukum laut internasional UNCLOS belum dipahamami dengan benar oleh sebagian masyarakat/stakeholders Provinsi Kalimantan Timur disebabkan kurangnya sosialisasi dari pemeintah pusat akan pentingnya implementasi konvensi hukum laut 1982 UNCLOS bagi pembangunan kelautan di Indonesia di mana kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya mengarah kepada pembangunan kelautan, untuk itu harus ada keterpaduan antara pemerintah pusat dengan daerah. Sistem pengamanan di laut sendiri yang masih sangat terbatas dikarenakan belum padunya masing-masing instansi penegak hukum di laut dalam hal ini TNI-AL dengan kelebihan dan kekerungannya jumlah personil dan peralatan sangat terbatas hal ini dapat berpengaruh kepada penegakan hukum di laut yang selama ini belum terlaksana dengan baik, lemahnya koordinasi penanganan keamanan juga menjadi kendala dalam melaksanakan pengamanan di laut dimana masing-masing instansi mengklaim mereka berwenang melakukan penanganan keamanan di laut sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan yang berkaitan dengan hal tersebut yang nantinya pengimplementasian konvensi hukum laut internasional UNCLOS tidak dapat berjalan dengan baik. Banyak kendala juga yang menghambat pengimplementasian konvensi hukum laut internasional UNCLOS antara lain pemahaman status hukum laut terittorial dan batas hukum laut teritorial negara kita ini yang sudah diatur dalam UNCLOS banyak instansi pemerintah daerah setempat yang belum mengetahuinya hal ini sangat penting mengingat negara kita yang berbasiskan kepulauan.

Provinsi Sulawesi Utara

Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu Provinsi yang berbatasan dengan negara tetangga dan dua pulau terluarnya berbatasan langsung dengan Philipina sehingga hal tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, apabila tidak ada peraturan perundang-undangan yang jelas untuk mengatur batas-batas wilayah antara wilayah RI dengan negara tetanggga, oleh karena itu dibutuhkan aturan hukum yang jelas untuk mengimplementasikan UNCLOS 1982 kedalam tatanan hukum laut yang berlaku di Indonesia. Hak dan kewajiban Indonesia dengan adanya UNCLOS 1982 perlu dipertegas kembali agar pulau-pulau yang berada di perbatasan dapat dijaga dengan baik serta mendepositkan nama-nama pulau ke sekretariat PBB agar jelas di mana letak dan posisi dari pulau-pulau yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Masih banyak PERDA yang belum ada namun sudah dijalankan, oleh karena itu pemerintah Provinsi Sulawesi Utara harus memperbaiki PERDA yang sudah ada untuk dapat disesuaikan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat, hal lain adalah kurangnya pemahaman tentang UNCLOS sehingga mengakibatkan kekeliruan dalam menetapkan dasar penetapan batas wilayah Provinsi Sulawesi Utara dengan negara tetangga dan kurangnya sosialisasi pentingnya konvensi hukum laut internasional UNCLOS 1982 bagi pembangunan kelautan di Sulawesi Utara sehingga aparat pemerintah dalam pelaksanaannya dapat menterjemahkan kepada masyarakat baik yang berada di perkotaan maupun masyarakat yang berada di wilayah pesisir maupun yang berbatasan dengan negara tetangga sebagai masyarakat yang perduli terhadap masalah kelautan.

Provinsi Riau

Pengimplementasian UNCLOS 1982 di Provinsi Riau dikatakan dapat berjalan dengan baik namun masih banyak hal yang perlu diatur kembali misalnya dalam hal hak berdaulat atas masalah perikanan dan kewenangan untuk memelihara lingkungan laut yang menjadi tanggung jawab masyarakat sekitar serta penelitian di bidang ilmiah kelautan yang selama ini belum berjalan dengan baik dikarenakan masih terbatasnya sumberdaya manusianya serta masalah pemberian izin untuk membangun pulau-pulau buatan, instalasi serta bangunan-bangunan lainnya di laut, hal lain yang sangat penting adalah kewajiban untuk memperjelas dan menegaskan mengenai batas wilayah dalam bentuk peta dengan skala yang memadai untuk menegaskan posisi yang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam konvensi hukum laut internsional UNCLOS 1982. Dengan adanya ratifikasi dari konvensi hukum laut internasional UNCLOS 1982 Provinsi Riau dapat mengembangkan potensi lautnya yang selama ini belum terjamah dikarenakan berbagai faktor yang menjadi penghambat antara lain keterbatasan dana dan SDM yang memadai untuk dapat mengolahnya hal ini sangatlah sesuai mengingat topografi daerah Provinsi Riau yang memiliki wilayah lautan yang luas, kendala lain adalah belum adanya UU yang mengatur tentang perairan pedalaman, penentuan batas laut teritorial yang belum jelas dan penentuan daftar koordinat geografi yang belum sesuai dengan pasal 16 UNCLOS 1982 sehingga hal tersebut menghambat pengolahan dan pengamanan wilayah Provinsi Riau itu sendiri

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pemahaman akan implementasi UNCLOS 1982 yang selama ini sudah berjalan membutuhkan sumberdaya manusia yang mengerti dan memahami akan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah kelautan di mana masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur banyak yang tidak mengerti tentang masalah kelautan hal ini dilihat dari kehidupan masyarakat yang belum mengandalkan hasil laut yang sangat melimpah mereka masih berpikir pola daratan yang selama ini mendatangkan masukan bagi kehidupan di sana, kebijakan yang selama ini dibuat oleh pemerintah mengenai pembangunan kelautan belum sepenuhnya dijalankan dengan baik karena terdapat kelemahan sistem hukum dan peraturan daerah pendukung yang belum dapat dijadikan sebagai payung bagi pelaksanaan pembangunan kelautan dengan baik di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal lain yang menjadi akibat kurangnya pembangunan kelautan berjalan dengan semestinya adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah pusat sebagai pemangku kepentingan yang memberikan, menjelaskan, dan mengatur dari implementasi konvensi hukum laut internasional UNCLOS 1982 kepada pejabat yang berada di masing-masing instansi yang berkaitan dengan laut dan minimnya peraturan daerah yang memuat dan mendukung kebijakan pembangunan di bidang kelautan sebagai pendukung peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang terkait dengan pengimplentasian konvensi hukum laut internasional UNCLOS 1982, hal ini jelas membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat mengingat potensi kelautan yang sangat besar dimiliki oleh daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar pada akhirnya masyarakat dapat merubah pola pikir yang selama ini masih kepada berpola kepada daratan untuk beralih kepada pola pikir kelautan.

Provinsi Banten

Kelemahan sistem hukum selama ini menjadi kendala utama dalam penegakan hukum di wilayah Provinsi Banten sehingga mengakibatkan terjadinya pencurian dan penyelundupan kekayaan hasil laut, kurangnya sosialisasi dari pemerintah pusat akan pemahaman mengenai konvensi mengenai hukum laut itu sendiri UNCLOS 1982 kepada pejabat/stakeholders yang terkait dengan pembangunan kelautan di daerahnya dengan kata lain pemahaman akan implementasi UNCLOS itu sendiri belum dapat dikatakan memahami arti yang terkandung di dalam konvensi hukum laut internasional itu sendiri UNCLOS 1982. Belum adanya Perda yang memuat hal-hal yang terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan potensi kelautan yang jumlahnya sangat tersebar di wilayah perairan Provinsi Banten dan data-data pendukung mengenai luas wilayah dan jenis-jenis potensi yang terdapat di dalamnya. Pengembangan teknologi kelautan sebagai bagian dari pembangunan kelautan di Provinsi Banten sesuai dengan tuntutan konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS 1982 belum dikembangkan secara baik dikarenakan kendala berupa keterbatasan SDM, Peralatan dan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan pengembangan teknologi kelautan dan tindakan nyata yang mengarah kepada perubahan paradigma daratan menuju kepada pembangunan kelautan dan Dewan Kelautan Indonesia sebagai lembaga pembuat kebijakan di bidang kelautan harus berupaya untuk memberi pemahaman kepada semua lapisan masyarakat/instansi di bidang kelautan di seluruh daerah akan pentingnya laut sebagai ruang hidup bagi pembangunan Indonesia kedepannya dan Provinsi Banten khususnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

  1. 1.   Kesimpulan

Indonesia adalah salah satu Negara yang ikut merumuskan materi dari UNCLOS 1982, utamanya yang terkait dengan rumusan bab IV tentang negara kepulauan (archipelagicstate). Ketentuan tentang negara kepulauan mempunyai hubungan substansial dengan Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada tahun 1957. Ini menunjukan bahwa sekalipun deklarasi tentang prinsip Negara kepulauan telah dicanangkan sejak tahun 1957, namun agar prinsip itu dapat diterima secara internasional memerlukan perjuangan diplomasi yang tangguh dan tentunya sangat melelahkan selama 25 tahun. Dengan ditanda-tangani oleh 158 negara termasuk Indonesia, maka sejak tahun 1982 itu pula UNCLOS 1982 menjadi dasar hukum kelautan internasional. Tiga tahun kemudian Inonesia meratifikasi UNCLOS 1982 melalui ditetapkannya Undang-Undang No.17 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985. Sejak saat itu maka Indonesia memasuki tatanan hukum baru mengenai kewilayahan nusantara, yang harus terus diperjuangkan dalam diplomasi manca-negara. Perlu disadari bahwa sebagai suatu konsep kewilayahan, negara bukanlah sesuatu yang statis. Batas territorial suatu negara terbukti secara empirik dapat berubah – dapat meluas dan menyusut – bergantung dari kemampuan suatu negara dalam menyelenggarakan pembinaan dan pertahanan kedaulatannya. Dalam konteks itulah maka adanya suatu aturan hukum laut yang diakui secara internasional menjadi sangat penting – sebagai aturan yang dapat diacu bersama  khususnya oleh negara-negara yang telah meratifikasinya. Sebagai negara yang menandatangani dan kemudian telah meratifikasinya menjadi bagian dari tataran hukum nasionalnya, maka Indonesia tentunya harus taat azas dengan berbagai ketentuan hukum laut internasional dari UNCLOS 1982, termasuk tentang hak dan kewajiban, baik yang sudah di kerjakan hingga saat ini atau yang perlu di lakukan kemudian.

  1. 2.   Saran

 

  1. Indonesia yang memiliki laut sangat luas harus mampu mengimbangi dengan kesungguhan menjaga dan memanfaatkannya, sehingga di perairan pedalaman tidak terjadi penangkapan ikan ilegal, atau apapun yang dapat merugikan masyarakat luas dan laut sendiri. Oleh karena itu Indonesia perlu menetapkan batas wilayah perairan pedalaman di dalam perairan nusantara.
  2. Indonesia harus meninjau kembali garis-garis pangkal laut wilayah dan menyesuaikannya dengan ketentuan-ketentuan dalam konvensi, baik dengan ketentuan-ketentuan dalam laut wilayah maupun ketentuan-ketentuan dalam negara-negara nusantara. Serta melaporkan garis-garis pangkal laut wilayah yang sudah dibuat oleh Indonesia ke Sekretaris Jenderal PBB.
  3. Indonesia harus mempunyai kekuatan armada yang mampu mengawasi kedaulatan Negara di perairan kepulauan untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam hayati berupa ikan, sehingga tidak ada lagi kapal-kapal asing yang beroperasi di perairan kepulauan Indonesia yang selama ini secara besar-besaran kapal-kapal asing itu mengeksploitasi ikan milik Indonesia.
  4. Merundingkan penyelesaian batas laut wilayah Indonesia dengan negara-negara tetangga khususnya :
  5. Garis batas segitiga RI-Malaysia-Singapura di selat Singapura.
  6. Garis batas laut wilayah RI-Malaysia di pantai timur Kalimantan.
  7. Garis batas laut wilayah RI-Philipina.

DAFTAR REFERENSI

 

Starke, J.G, 1989, Introduction To International Law, Butterworth & Co. (Publisher) Ltd.

Inggrid Delupis, op.cit, Jr. Robinson, op.cit and Clive Parry, 1965, The Source and Evidences of International Law.

Starke, J.G, 1992, Pengantar Hukum Internasional edisi kesepuluh, Sinar Grafika.

Agoes, Etty R,Dr, SH, LL.M, 1991, Konvensi Hukum Laut 1982, Abardin.

Parthiana, Wayan, SH, MH, 1990, Pengantar Hukum Internasional, Mandar Maju.

Nursadi, Harsanto, 2009, Sistem Hukum Indonesia, Universitas Terbuka.

Tim kerja, 2008, Evaluasi kebijakan dalam rangka implementasi konvensi hukum laut internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia, Kemenentrian Kelautan dan Perikanan SEKJEN Satker Dewan Kelautan Indonesia.

Final Act of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.


[1] Selama ini dalam setiap pembicaraan mengenai selat, terutama dalam Konferensi Hukum Laut III, referensi terhadap selat yang digunakan untuk pelayaran internasional memang lebih dipusatkan pada selat-selat yang memenuhi kategori Pasal 37 tersebut diatas. Akan tetapi secara lebih luas lagi pokok permasalahan dari semua ini menyangkut setiap selat yang selama ini digunakan sebagai rute pelayaran internasional, terutama selat-selat yang dianggap mempunyai arti strategis.

Di perairan Indonesia sendiri, Selat Malaka dan Selat Singapura, ada kurang lebih lima selat lain yang dianggap penting seperti misalnya S. Lombok, S. Makassar, S. Ombai, S. Wetar, dan S. Sunda. Akan tetapi ada juga penulis yang menambahkan S. Gasper, S. Karimata, dan S. Sapudi, sebagai selat yang penting untuk pelayaran internasional. Lihat Phipat Tangsubkul, ASEAN and the Law of the Sea, 1982, hal. 36-37.

[2] Konferensi Jenewa 1958 diselenggarakan atas dasar prakarsa Majelis Umum PBB yang menyerukan kepada negara-negara untuk mengadakan konferensi internasional yang secara khusus membahas hukum laut secara keseluruhan. Atas dasar itu diadakanlah Konferensi Hukum Laut di Jenewa dari tanggal 24 Pebruari s/d 27 April 1958. Pembahasan ini menghasilkan 4 Konvensi, yakni :

  1. Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone (Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan).
  2. Convention on the High Seas (Konvensi tentang Laut Lepas).
  3. Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas (Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan atas Sumber Daya Hayati Laut Lepas).
  4. Convention on the Continental Shelf (Konvensi tentang Landas Kontinen).

[3] Hasim Djalal, supra, no.16, hal.25

[4] Mengenai hal ini lihat, Hasyim Djalal, ibid, hal 13-21.

[5] Mochtar Kusumaatmadja, supra, no.11, hal.171

[6] Baca Wayan Parthiana, SH, MH, Pengantar Hukum Internasional, hal.122-134

[7] J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional edisi kesepuluh, hal.646-679

[8] J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional edisi kesepuluh, hal.679-685